Hari ke 6 Pencarian Tim Sar belum Temukan 6 ABK Yang Hilang

Published

3 tahun ago

4 Januari 2023

Kitasulsel, Takalar--Keluarga ABK TB Muara Sejati yang masih Hilang belum mendapatkan titik terang tentang kabar dari keluarganya. Hingga saat ini Tim SAR masih terus berupaya untuk mencari korban yang hilang.

Akhmad Kakak dari Arif Riski asal Pasuruan Jawa Timur salah satu ABK yang Hilang berkomentar “Harus ada Pertangung jawaban dari kantor, capten, pencater serta hak adek saya asuransi/santunan! Terkhusus Capten TB. Muara Sejati harus diproses secara hukum.

Selain itu, Akhmad juga berharap “Tim Sar bisa menemukan dengan kondisi apapun akan tetapi dia tetap berdoa semoga Adeknya dan 5 ABK yang hilang masih dalam kondisi sehat,” kata Akhmad yang juga pelaut.

Pihak Keluarga juga sangat berharap Tim Sar tidak berhenti mencari walau pencarian ini sudah hampir 1 Minggu, semoga ada perpanjangan waktu untuk pencarian. Kami masih yakin keluarga kami ini hidup” ungkap salah satu pihak keluarga ABK TB MUARA SEJATI.

Rencana dalam waktu dekat seluruh perwakilan Keluarga ABK yang hilang akan ke Kantor Perusahaan di Jakarta untuk menegaskan dan mencari kepastian langkah apa yang diambil oleh Pihak Perusahaan.

Muslim Tarru yang juga Sekretaris MPC Pemuda Pancasila Takalar mewanti wanti Pihak Perusahaan agar tidak main-main dalam menangani Insiden Kecelakaan Kapalnya ini.

“Saya sudah berkomunikasi dengan beberapa pengurus Perusahaan via Waatsapp yang mereka kadang balas dan kadang tidak balas, Sy sudah mewanti agar ini diseriusi karena ini 6 Nyawa bukan benda dan adek saya juga ada didalam 6 orang ini, Mereka Semua ini punya keluarga dimana keluarga ABK hilang ini mengharapkan melihat kembali keluarganya yang hilang’,” tegas Muslim Tarru.

NEWS

Bupati Luwu Timur Keluarkan Surat Edaran Harga TBS, Minta PKS Tidak Naikkan Potongan Timbangan

Published

3 jam ago

12 Juni 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—Luwu Timur – Di tengah polemik kenaikan potongan timbangan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit oleh sejumlah perusahaan, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Bupati H. Irwan Bachri Syam mengeluarkan Surat Edaran Nomor 500.2/203/BUP tentang Pemberlakuan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Mei 2026 di wilayah Kabupaten Luwu Timur.

Surat edaran yang diterbitkan pada 11 Juni 2026 tersebut ditujukan kepada seluruh pimpinan perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Luwu Timur sebagai upaya memberikan kepastian harga dan perlindungan kepada petani sawit.

Dalam surat edaran itu, Bupati Luwu Timur menegaskan agar seluruh Pabrik Kelapa Sawit (PKS) melaksanakan pembelian TBS hasil produksi petani minimal sesuai harga yang telah ditetapkan oleh Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Provinsi Sulawesi Selatan.

Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga secara khusus mengingatkan perusahaan agar dalam pelaksanaan penimbangan TBS tidak menaikkan potongan timbangan yang berpotensi mengurangi pendapatan petani sawit.

“Selanjutnya dalam melakukan penimbangan TBS diharapkan tidak menaikkan potongan timbangan yang berpotensi mengurangi pendapatan petani sawit,” demikian salah satu poin dalam surat edaran tersebut.

Kebijakan Bupati Luwu Timur ini muncul di tengah sorotan terhadap PT Teguh Wira Pratama (TWP) yang sebelumnya dikabarkan menaikkan potongan timbangan TBS dari 2,5 persen menjadi 4,5 persen. Informasi tersebut beredar melalui pesan internal yang menyebutkan adanya penyesuaian potongan dengan alasan kondisi TBS basah dan panjang tandan.

Ketua Koperasi KIM, Mudatsir Musmian, sebelumnya telah menyampaikan keberatannya atas kebijakan tersebut. Menurutnya, kenaikan potongan timbangan sangat berpengaruh terhadap pendapatan petani dan hingga kini belum disertai penjelasan yang transparan mengenai dasar perhitungannya.

Mudatsir menilai terbitnya surat edaran Bupati Luwu Timur menjadi perhatian serius pemerintah terhadap perlindungan petani sawit. Ia berharap seluruh perusahaan dapat mematuhi arahan pemerintah daerah dan mengedepankan prinsip keterbukaan dalam setiap kebijakan yang berdampak langsung pada petani.

Surat edaran tersebut juga menegaskan pentingnya menjaga stabilitas usaha perkebunan kelapa sawit, melindungi kepentingan petani, serta menciptakan hubungan kemitraan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat pekebun.

Dengan terbitnya surat edaran ini, para petani berharap polemik terkait kenaikan potongan timbangan TBS dapat segera mendapatkan kejelasan. Pemerintah daerah pun didorong untuk melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan di lapangan agar tujuan perlindungan petani sebagaimana tertuang dalam surat edaran dapat terlaksana secara efektif.

Langkah Bupati Luwu Timur tersebut dinilai menjadi sinyal kuat bahwa peningkatan harga TBS yang telah ditetapkan pemerintah tidak boleh tergerus oleh kebijakan potongan timbangan yang justru berpotensi mengurangi hak dan pendapatan petani sawit di daerah.