Dolla Mando Serahkan Bantuan Pupuk Hayati Kesejumlah Kelompok Tani

Published

3 tahun ago

4 Januari 2023

Kitasulsel—-Sidrap—Bupati Sidenreng Rappang, H. Dollah Mando didampingi Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan, Ibrahim, menyerahkan bantuan pupuk hayati ke sejumlah kelompok tani, Rabu (4/1/2023).

Penyerahan berlangsung di lokasi demplot (demonstration plot) pupuk hayati Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae.

Di hadapan para petani, Dollah Mando berpesan agar bantuan pupuk hayati tersebut betul-betul digunakan sesuai anjuran teknis. Untuk itu ia meminta para penyuluh membantu petani dalam penggunaannya.

“Harus digunakan sesuai anjuran teknis agar kita bisa dapatkan hasil yang maksimal,” ujar bupati berlatar belakang pertanian tersebut.

Dollah selanjutnya mengatakan, pupuk hayati menjadi alternatif atau tambahan atas kekurangan pupuk bersubsidi selama ini. Ia pun berharap agar tidak ada ketergantungan pada pupuk bersubsidi.

“Karena banyak cara lain yang bisa disiasati oleh petani untuk memenuhi kebutuhan pupuk terhadap pertanaman padinya,” pungkas Dollah.

Penyerahan tersebut dihadiri Kabid Sarana dan Prasarana, Suriyanto, Kabid Tanaman Pangan, Arif Gunawan, Kabid Penyuluhan, H. Muhammad Zainal, dan Lurah Rijang Pittu, Hairuddin.

Turut hadir Kepala Instalasi Pengamatan, Peramalan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (IP3POPT) Tiroang, perwakilan Petrokimia Kayaku, para penyuluh Kecamatan Maritengngae dan Watang Pulu, serta petani yang berada di lokasi Galung Aserae.

DISKOMINFO KAB SIDRAP

Kominfo Sidrap Perkuat Tata Kelola Digital dan Religiusitas ASN di Kecamatan Kulo

Published

14 jam ago

13 April 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–SIDRAP Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) melakukan langkah strategis ganda dalam memperkuat tata kelola pemerintahan melalui kunjungan kerja ke Kecamatan Kulo, Senin (13/4/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Kominfo Sidrap tidak hanya melakukan aktivasi Tanda Tangan Elektronik (TTE), tetapi juga menyosialisasikan Surat Edaran Bupati terkait penguatan religiusitas aparatur sipil negara (ASN) melalui kewajiban salat berjamaah.

Kegiatan yang dipusatkan di UPT SDN 4 Rijang Panua ini dihadiri puluhan kepala sekolah dasar (SD) se-Kecamatan Kulo bersama para operator sekolah. Tim Kominfo dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Mahluddin, didampingi Sekretaris Dinas Mursalim Halim serta Kepala Bidang Persandian Amsir Muan.

Mahluddin menjelaskan, integrasi teknologi digital dan penguatan karakter spiritual menjadi dua pilar utama dalam membangun budaya kerja yang modern sekaligus berintegritas.

“Penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) ini memiliki keunggulan utama dari sisi efisiensi dan keamanan. Proses administrasi menjadi jauh lebih cepat karena penandatanganan dokumen bisa dilakukan di mana saja,” ujarnya.

Ia menambahkan, aspek keamanan juga menjadi prioritas karena sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik memiliki tingkat proteksi tinggi, sehingga keabsahan dan autentikasi dokumen digital terjamin serta tidak mudah dipalsukan.

Pada kesempatan yang sama, Mahluddin menekankan pentingnya implementasi Surat Edaran Bupati Sidrap Nomor: 400.8.1/9/KESRA. Edaran tersebut menginstruksikan seluruh ASN untuk menghentikan aktivitas kerja lima menit sebelum azan guna melaksanakan salat berjamaah di masjid atau musala.

Ia pun mengajak seluruh kepala sekolah dan tenaga pendidik untuk menjalankan kebijakan tersebut sebagai bagian dari pembentukan budaya kerja yang religius.

“Kami mengajak seluruh pimpinan sekolah dan tenaga pendidik untuk mengimplementasikan amanah Bapak Bupati Syaharuddin Alrif ini. Mari kita hentikan aktivitas sejenak saat menjelang azan untuk mengejar keutamaan salat berjamaah serta membangun budaya religius,” tambahnya.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi pendampingan teknis aktivasi akun pada aplikasi SRIKANDI yang dipandu oleh tim Bidang Persandian Kominfo Sidrap, guna mendukung percepatan transformasi digital di lingkungan pendidikan dan pemerintahan daerah.