Connect with us

Apresiasi Tanggap Cepat Pemkot Makassar Kepada Korban Angin Puting Beliung,Koordinator Pakandatto:Kami Bangga Pada Teman2 Semua

Published

on

Kitasulsel—-Makassar—-Hujan yang di sertai angin kencang beberapa hari terakhir di kota makassar mulai memberi dampak di beberapa titik di kota makassar,salah satunya di Kecamatan ujung tanah.

Dari pantauan media ini melaporkan bahwa beberapa rumah warga yang terletak di kelurahan cambayya dan camba berua terdampak akibat angin puting beliung.

Camat Ujung Tanah Ibrahim Chaidar Said. S.IP. M.Si Bersama Wakapolres Pelabuhan. Kapolsek Ujung Tanah  Mengunjungi Korban Bencana Angin Puting Beliung yang ada diwilayah Kelurahan Cambaya dan Kelurahan Camba Berua. Turut Hadir Lurah Cambaya dan Lurah Camba Berua. Rabu.04 Januari 2023.

dalam hal ini BPBD kota Makassar. menyerahkan langsung bantuan kepada korban angin puting beliung diserahkan langsung kepada  Lurah Camba Berua dan Lurah Cambaya  didampingi oleh Bapak Camat Ujung Tanah dan ibu Kapolsek Ujung Tanah.

Tokoh pemuda ujung tanah yang juga merupakan koordinator Pakandatto  Akil mengatakan bahwa respon cepat dari pemerintah kota atas kondisi warga di utara kota merupakan hal yang luar biasa bagi korban.

“Saya Sebagai Koordinator Pakandatto Kota Makassar Menyampaikan Terimah Kasih Kepada Keluarga Besar BPBD Kota Makassar Atas Bantuannya Kepada Warga Kami Di Kecamatan Ujung Tanah.Ujar Pak Akil.

 

Akil Koodinator Pakandatto Merasa Bangga Karena Teman Teman Di BPBD Merespon Dan Bergerak Cepat Menberikan Bantuan Bagi Warga Masyarakat Utara Makassar.

H.Imran Najamuddin Salah Warga Yang Berada Di Sekitar Lokasi Mengatakan Ini Betul Betul Kerja Cepat Dan Nyata Apalagi Ada Kakanda Kita Diutara Kota Di Beri Amanah Oleh Pak Walikota Menjadi Jenderal Manager Pakandatto Kota Makassar.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DISKOMINFO KAB SIDRAP

BPS Sulsel: 1 dari 5 Rumah Tangga Miliki Mobil, Sidrap Tertinggi 27,38 Persen

Published

on

KITASULSEL—MAKASSAR — Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan (Sulsel) mencatat bahwa satu dari lima rumah tangga di Sulsel telah memiliki mobil atau kendaraan roda empat/lebih. Data tersebut menunjukkan adanya disparitas tingkat kepemilikan kendaraan antar daerah, yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, infrastruktur, hingga karakteristik wilayah.

Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) tercatat sebagai daerah dengan tingkat kepemilikan mobil tertinggi di Sulsel, yakni mencapai 27,38 persen. Artinya, lebih dari seperempat rumah tangga di daerah tersebut telah memiliki kendaraan roda empat.

Posisi kedua ditempati Kabupaten Wajo dengan persentase 27,08 persen, disusul Luwu Timur sebesar 24,18 persen. Sementara itu, Kota Makassar sebagai pusat ekonomi dan kota metropolitan di Sulsel berada di peringkat keempat dengan tingkat kepemilikan mobil sebesar 23,16 persen.

Angka tersebut menunjukkan bahwa bahkan di kota terbesar sekalipun, mobil belum menjadi moda transportasi yang dimiliki mayoritas rumah tangga.

Pada kelompok menengah, tingkat kepemilikan mobil berada di kisaran 18 hingga 22 persen. Daerah-daerah yang masuk dalam kategori ini antara lain Kabupaten Soppeng, Kota Parepare, Kota Palopo, Kabupaten Bone, dan Kabupaten Maros.

Di sisi lain, sejumlah wilayah masih mencatatkan angka kepemilikan mobil di bawah 15 persen. Kabupaten Jeneponto menjadi daerah dengan tingkat kepemilikan terendah, yakni 10,67 persen. Disusul Takalar sebesar 11,45 persen dan Kepulauan Selayar 11,62 persen. Ini berarti, di wilayah-wilayah tersebut, kurang dari satu dari sepuluh rumah tangga memiliki kendaraan roda empat.

Data BPS ini menegaskan bahwa akses terhadap mobil masih sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi masyarakat, kualitas infrastruktur, serta kebutuhan mobilitas di masing-masing daerah. Di banyak wilayah Sulsel, sepeda motor dan transportasi umum masih menjadi tulang punggung pergerakan masyarakat sehari-hari.

Perbedaan tingkat kepemilikan kendaraan ini juga dapat menjadi indikator daya beli masyarakat sekaligus gambaran perkembangan ekonomi daerah. Pemerintah daerah pun diharapkan dapat menjadikan data tersebut sebagai rujukan dalam perencanaan kebijakan transportasi dan pembangunan infrastruktur yang lebih merata.

Continue Reading

Trending