Connect with us

Sejalan Program Mataverse, Danny Pomanto Dukung Langkah Pihak Pajak Satukan NIK dan NPWP

Published

on

Kitasulsel, Makassar-–Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP dan Data Kependudukan dalam layanan DJP didukung penuh Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto.

Hal itu diungkapkan saat melakukan Rapat Kordinasi Lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar yang menghadirkan Kepala Kantor Perpajakan Wilayah Sulselbrata, Arridel Mindra.

Kata Danny pengintegrasian ini sejalan dengan programnya yakni Makassar Metaverse yang menyatukan data masyarakat dalam satu Qr-Code agar lebih mudah bagi pendataan database dan penggunaannya.

“Saya sangat dukung ini. Sejalan dengan semangat kita menuju Makaverse, penyatuan NIK dan NPWP ini menjadi solusi buat masyarakat agar mudah menggunakannya tidak perlu banyak kartu,” ucapnya.

Tak hanya itu, pengintegrasian ini akan mendorong keefektifan pengawasan kepatuhan wajib pajak yang berbasis data matching. Dengan data matching, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) membandingkan data dari laporan SPT dengan data dari berbagai pihak.

Sekaligus untuk penyederhanaan dan integrasi data serta kebijakan ini dapat menjadi pengenalan wajib pajak kepada remaja 17 tahun.

Sementara itu, Kepala Kantor Perpajakan Wilayah Sulselbrata, Arridel Mindra menjelaskan jikalau per 1 januari 2024 sudah berlaku secara efektif pengintegrasian NIK dan NPWP untuk semua masyarakat yang sudah memiliki KTP.

Katanya, yang perlu dicatat, meskipun NIK menjadi NPWP namun pengenaan pajak hanya berlaku bagi pihak yang sudah bekerja atau memiliki penghasilan dengan besaran tertentu.

“Kita perlukan id atau identitas tunggal yang unik, efektik dan permanen. Tahun ini masa transisi. Jadi hanya satu kartu masyarakat bisa menggunakan dua fungsi baik pelayanan maupun kewajiban seperti pajak,” tuturnya.

Pengintegrasian ini bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Makassar untuk basis data perpajakan dalam rangka meningkatkan kemudahan bagi wajib pajak dalam mendapatkan akses dan menerima layanan perpajakan, sekaligus mendukung kebijakan satu data Indonesia.

“Sebagai pihak Dinas Dukcapil kita akan terbuka melayani masyarakat yang bermasalah NIKnya jika ingin mengakses layanan pajak. Kami akan bantu. Jadi kalau masyarakat bermasalah NIKnya langsung ke Disdukcapil untuk diatasi,” tutup Hatim, Kepala Dinas Dukcapil Kota Makassar.(*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DPRD Kota Makassar

Sekretaris DPRD Makassar Hadiri High Level Meeting TP2DD 2026, Perkuat Sinergi Transformasi Digital

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR – Sekretaris DPRD Kota Makassar, Andi Rahmat Mappatoba, menghadiri High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di Aston Hotel Makassar, Jalan Sultan Hasanuddin, Senin (13/7/2026).

Kegiatan strategis tersebut dirangkaikan dengan peluncuran Proyek Perubahan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan IV Tahun 2026, sebagai bagian dari upaya mendorong lahirnya inovasi dan percepatan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.

Forum ini menjadi ajang memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, dan para pemangku kepentingan dalam mempercepat implementasi digitalisasi di berbagai sektor pelayanan publik. Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan tata kelola pemerintahan semakin efektif, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kehadiran Sekretaris DPRD Kota Makassar mencerminkan dukungan penuh lembaga legislatif terhadap agenda transformasi digital yang terus dikembangkan Pemerintah Kota Makassar. Sinergi antarlembaga dinilai menjadi faktor penting dalam mewujudkan pemerintahan modern yang memanfaatkan teknologi secara optimal.

Dalam sambutannya, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa transformasi digital tidak boleh berhenti pada tahap perencanaan atau seremoni semata, melainkan harus diwujudkan melalui implementasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurut Munafri, seluruh perangkat daerah dituntut menghadirkan inovasi yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mempercepat proses birokrasi.

“Transformasi digital tidak boleh hanya menjadi konsep. Digitalisasi harus menjadi budaya kerja yang menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, efektif, transparan, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” tegas Munafri.

Ia juga menilai peluncuran proyek perubahan peserta PKN Tingkat II menjadi momentum penting untuk melahirkan berbagai terobosan yang mampu menjawab tantangan penyelenggaraan pemerintahan di era digital.

Sementara itu, Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) memiliki peran strategis dalam memperluas implementasi transaksi digital di lingkungan pemerintah daerah. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, memperkuat transparansi, serta mendorong optimalisasi pelayanan publik berbasis teknologi.

Pemerintah Kota Makassar optimistis kolaborasi lintas sektor yang terbangun melalui TP2DD akan mempercepat transformasi digital secara menyeluruh. Digitalisasi diharapkan menjadi fondasi utama dalam membangun birokrasi yang adaptif, inovatif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat.

Melalui High Level Meeting TP2DD Tahun Anggaran 2026 ini, seluruh pemangku kepentingan diharapkan semakin memperkuat komitmen untuk menghadirkan inovasi berkelanjutan, sehingga pelayanan publik di Kota Makassar menjadi lebih cepat, modern, efisien, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Continue Reading

Trending