Connect with us

Dirjen Dukcapil Kemendagri Ajak Semua Pihak Bangun Aura Positif Penyelenggaraan Pemilu 2024

Published

on

Kitasulsel, Jakarta- Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh mengajak seluruh stakeholder pemerintah, penyelenggara Pemilu, dan masyarakat membangun aura positif dalam pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024. Dia mengatakan, Pemilu 2024 adalah pesta bangsa Indonesia dan merupakan acara yang membahagiakan untuk memilih kader-kader terbaik bangsa.

“Tentu kita semua bergerak untuk terus memperbaiki kualitas Pemilu. Menuju Pemilu yang betul-betul substantif sehingga kita bisa bergerak, menjadikan demokrasi kita lebih bermakna,” katanya dalam webinar bertema “Dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Mensukseskan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu 2024”, Selasa (3/1/2023).

Dia menjelaskan, Dukcapil telah menempuh berbagai langkah untuk menyukseskan Pemilu Serentak 2024. Dalam proses kepemiluan, dia menyebut posisi Dukcapil berada di hilir atau mengurus terkait pemberian identitas kependudukan. Data-data identitas yang ada di Dukcapil telah berdasarkan by name dan by address. Setelah terdata dengan baik maka hak-hak sipil, hak-hak politik, dan hak-hak ekonomi seseorang akan terlindungi.

“Kita menuju era single identity number. Satu penduduk, satu Nomor Induk Kependudukan (NIK), satu alamat, satu identitas. Jadi tidak boleh lagi penduduk memiliki NIK lebih dari satu. Apabila ditemukan maka penduduk diminta memilih, data yang satunya di-cleansing (diblokir),” terangnya.

Dia menerangkan, dokumen administrasi kependudukan yang menjadi bagian penting dari gelaran Pemilu adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik dan diperkuat dengan Kartu Keluarga (KK). Secara politik, lanjutnya, negara sudah menyepakati bahwa salah satu tolok ukur penting untuk pembangunan demokrasi adalah data kependudukan.

Karena itu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Dukcapil Kemendagri mengajak berbagai lembaga terkait termasuk penyelenggara Pemilu baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar segera melapor apabila menemukan penduduk yang belum memiliki NIK. Hal ini termasuk komunitas masyarakat terpencil dan terluar yang belum terdata. Ditjen Dukcapil akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan jemput bola dalam rangka pembuatan identitas atau data kependudukan.

“Komitmen dan dukungan Dukcapil dalam rangka kita bersama-sama membuat pesta demokrasi ini, Pemilu ini, bagaimana bisa menjadi sebuah pesta yang menyenangkan dan membahagiakan masyarakat. Untuk memilih pemimpin di lima tahun ke depan,” tandasnya.

#Puspen Kemendagri#

 

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Pemkot Makassar Soft Launching Pete-pete Laut, Perkuat Konektivitas Masyarakat Kepulauan

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar akan melakukan soft launching program Pete-pete Laut sebagai langkah awal menghadirkan layanan transportasi laut yang lebih terjangkau, aman, dan terjadwal bagi masyarakat wilayah kepulauan.

Peluncuran perdana program tersebut dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 12 Juni 2026, bertepatan dengan kunjungan kerja Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, ke Pulau Barrang Lompo dan sejumlah pulau di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, Muhammad Rheza, mengatakan seluruh persiapan pelaksanaan soft launching telah rampung setelah sebelumnya dilakukan uji coba operasional.

“Kami sudah lakukan uji coba, sehingga rencana soft launching program Pete-pete Laut hari Jumat, tanggal 12 Juni, di Pulau Barrang Lompo,” ujar Rheza, Rabu (10/6/2026).

Menurutnya, program Pete-pete Laut merupakan salah satu inovasi Pemerintah Kota Makassar untuk memperkuat konektivitas antarpulau sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, aktivitas ekonomi, dan pelayanan publik lainnya.

“Peluncuran ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk menghadirkan layanan transportasi yang lebih mudah diakses oleh masyarakat pulau,” katanya.

Pada tahap awal, layanan Pete-pete Laut akan menggunakan satu unit kapal kayu operasional milik Dinas Perhubungan Kota Makassar yang selama ini berada dalam pengelolaan pemerintah daerah. Kapal tersebut memiliki kapasitas angkut sekitar 25 hingga 30 penumpang dalam setiap pelayaran.

Rheza menjelaskan, operasional layanan sementara akan dijalankan satu kali dalam sepekan sembari melihat kebutuhan dan respons masyarakat terhadap program tersebut.

“Tahap awal ini sekaligus menjadi uji coba operasional untuk melihat kebutuhan dan respons masyarakat,” ujarnya.

Ia mengakui keterbatasan anggaran operasional, terutama untuk kebutuhan bahan bakar, menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan frekuensi pelayaran. Meski demikian, Pemerintah Kota Makassar berkomitmen mengembangkan layanan tersebut sesuai kebutuhan masyarakat kepulauan.

“Karena ini masih tahap awal dan belum memiliki anggaran khusus, maka sementara kami memanfaatkan kapal operasional yang sudah ada,” ungkap Rheza.

“Untuk frekuensi layanan direncanakan sekali sepekan sambil melihat antusiasme masyarakat dan efektivitas pelaksanaannya,” tambahnya.

Menurut Rheza, jika tingkat penggunaan layanan menunjukkan tren positif, pemerintah akan mempertimbangkan penambahan frekuensi pelayaran melalui dukungan anggaran pada perubahan APBD mendatang.

Layanan Pete-pete Laut diprioritaskan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan mobilitas rutin, seperti pelajar, tenaga kesehatan, guru, serta warga yang memiliki kebutuhan perjalanan antarpulau secara berkala.

Penentuan jadwal operasional nantinya akan disesuaikan dengan pola aktivitas masyarakat kepulauan melalui koordinasi dan kesepakatan bersama warga setempat.

“Karakteristik masyarakat pulau berbeda dengan masyarakat di daratan. Karena itu jadwal operasional akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat agar layanan ini benar-benar memberikan manfaat yang optimal,” jelasnya.

Rheza menambahkan, armada yang digunakan telah dilengkapi nahkoda dan kru berpengalaman. Kapal tersebut merupakan bantuan dari Kementerian Perhubungan yang selama ini berada dalam pengelolaan Dinas Perhubungan Kota Makassar.

Rangkaian kegiatan peluncuran akan diawali dengan keberangkatan rombongan Pemerintah Kota Makassar menuju Pulau Barrang Lompo. Selain seremoni soft launching Pete-pete Laut, agenda tersebut juga dirangkaikan dengan berbagai pelayanan dan penyerahan bantuan kepada masyarakat.

Sejumlah perangkat daerah dijadwalkan turut berpartisipasi, termasuk Dinas Pendidikan yang akan menyerahkan bantuan beasiswa serta perangkat daerah terkait yang menyalurkan bantuan bibit guna mendukung aktivitas ekonomi masyarakat kepulauan.

Kunjungan kerja tersebut juga menjadi momentum bagi Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, untuk meninjau sejumlah program pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan di wilayah kepulauan.

Di Pulau Barrang Lompo, wali kota dijadwalkan meninjau lokasi yang direncanakan menjadi kawasan pembangunan Kantor Urusan Agama (KUA).

Usai seremoni peluncuran, armada Pete-pete Laut akan langsung melakukan perjalanan uji coba menuju Pulau Bonetambu. Perjalanan tersebut menjadi pengalaman perdana penggunaan layanan sekaligus bagian dari evaluasi awal operasional program.

“Setelah launching, kita akan melakukan trial menuju Pulau Bonetambu,” tutur Rheza.

“Di sana rombongan akan merasakan langsung penggunaan Pete-pete Laut sekaligus melihat bagaimana layanan ini dapat mendukung konektivitas masyarakat kepulauan,” sambungnya.

Di Pulau Bonetambu, Wali Kota Munafri Arifuddin bersama jajaran Pemerintah Kota Makassar juga dijadwalkan melakukan peninjauan lapangan terhadap berbagai kebutuhan masyarakat dan infrastruktur yang menjadi bagian dari program pembangunan kawasan kepulauan.

Melalui program Pete-pete Laut, Pemerintah Kota Makassar berharap aksesibilitas masyarakat kepulauan semakin meningkat sehingga pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, aktivitas ekonomi, hingga distribusi kebutuhan masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan merata di seluruh wilayah kepulauan Kota Makassar.

Continue Reading

Trending