Connect with us

DPRD Makassar Dorong Pemkot Percepat Proses Pembangunan Jembatan Barombong

Published

on

Kitasulsel, Makassar—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk mempercepat proses tender pembangunan jembatan Barombong.

Diketahui, sejak tahun lalu, jembatan yang ada di Kecamatan Tamalate tersebut batal ditender. Padahal, pagu anggaran perencanaan pembaharuan jembatan Barombong mencapai Rp 500 juta.

“Kalau perlu di triwulan pertama sudah bisa selesai perencanaannya, sehingga bisa segera diusulkan ke pemerintah pusat untuk mendapatkan anggaran sebagai proyek multiyears,” ungkap Anggota Komisi C DPRD Makassar, Anton Paul Goni, Senin (2/1/2023).

Politikus PDI Perjuangan ini mengemukakan, langkah ini perecapatan harus segera teraliasi karena hampir tiap hari jembatan Barombong tersebut wilayah macet.

“Saat ini area itu terus menjadi titik macet. Juga debit kendaraan yang melalui wilayah tersebut makin banyak,” jelasnya. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DISKOMINFO LUWU TIMUR

Dinsos P3A Luwu Timur dan BPS Sosialisasikan Groundcheck PBI kepada Pendamping PKH

Published

on

Kitasulsel–LUWUTIMUR Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Luwu Timur bersama Badan Pusat Statistik menggelar sosialisasi kepada pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) terkait groundcheck Penerima Bantuan Iuran (PBI), Senin (30/03/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung di Media Center Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo-SP) Luwu Timur dan dihadiri Kepala Dinsos P3A, Masdin, serta Kepala BPS Kabupaten Luwu Timur, Abdullah Pannu.

Dalam sambutannya, Masdin menegaskan bahwa kegiatan sosialisasi ini tidak sekadar mengumpulkan para pendamping PKH, tetapi juga untuk memastikan keakuratan data penerima bantuan serta pemahaman terkait sistem groundcheck di lapangan.

“Pendampingan ini menjadi ujung tombak dalam memastikan data penerima bantuan benar-benar sesuai kriteria dan berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah,” ujarnya.

Sebanyak 34 pendamping PKH yang mewakili seluruh wilayah Kabupaten Luwu Timur turut hadir dalam kegiatan tersebut. Kehadiran mereka diharapkan mampu memperkuat koordinasi antara Dinsos P3A, BPS, dan para pendamping di lapangan.

Sementara itu, Abdullah Pannu menjelaskan bahwa groundcheck PBI merupakan langkah penting untuk menjamin validitas data penerima bantuan sosial.

Ia memaparkan bahwa melalui groundcheck, BPS bersama pendamping PKH akan melakukan verifikasi langsung ke rumah tangga sasaran guna memastikan keberadaan, kondisi sosial ekonomi, serta keabsahan administrasi penerima bantuan.

Dengan adanya sosialisasi ini, para pendamping PKH diharapkan semakin memahami mekanisme dan urgensi groundcheck PBI, sehingga penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Luwu Timur dapat berjalan lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

Continue Reading

Trending