Connect with us

Resmikan Klinik Kemasan,Begini Pesan Bupati Luwu Utara Untuk Pelaku UMKM

Published

on

KITASULSELβ€”-𝐋𝐔𝐖𝐔 𝐔𝐓𝐀𝐑𝐀,- Industri Kecil Menengah (IKM) di Luwu Utara tidak perlu lagi bingung terkait kemasan produknya, kini Luwu Utara telah memiliki Klinik Kemasan, selain memperoduksi kemasan, Masyarakat juga bisa berkonsultasi untuk membuat kemasan yang menarik.

Klinik Kemasan ini telah diresmikan langsung oleh Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani ditandai dengan pengguntingan pita, Klinik Kemasan ini sebagai wadah pelaku usaha untuk konsultasi terkait label dan kemasan produknya.

Dengan adanya Klinik ini diharapkan nantinya kemasan yang digunakan oleh pelaku usaha, akan lebih baik dan menarik, begitupun dengan label yang sudah sesuai standar label pangan olahan, sehingga mempunyai daya saing dan dapat masuk dalam ritel modern dan pangsa pasar yang lebih luas.

“Soal produk, soal rasa kita tidak kalah dengan produk-produk dari Daerah lain. Hanya saja kita memang masih perlu banyak berbenah di kemasan, agar produk kita bisa lebih menarik dan diminati,” kata Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani, usai meresmikan Klinik Kemasan di Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba. Jumat (30/12/2022)

Kemasan memiliki peranan penting pada produk, selain sebagai proteksi atau bungkusan produk, kemasan juga sebagai media promosi dan informasi, sehingga akan meningkatkan mutu, tampilan, nilai jual dan daya saing produk IKM.

“Sekalipun produk kita mutunya tinggi, rasanya enak tapi saat dipasarkan dengan kemasan seadanya, yakin saja pasti produk kita tidak akan dilirik konsumen. Tapi produk yang berkualitas dan didukung kemasan yang bagus pasti akan laris,” jelas ibu dua anak itu.

Indah mengimbau kepada masyarakat, terutama pelaku usaha UMKM, atau IKM untuk benar benar memanfaatkan Klinik Kemasan ini. ” Sekali Pemerintah Kabupaten Luwu Utara saya juga menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada BANK Sulselbar, karena adanya Klinik ini berkat bantuan atau CSR dari Bank Sulselbar,” tutur Bupati Perempuan Pertama di Sulsel Itu.

 

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

Kemenhaj Parepare Didesak Tegas, Kisruh Jamaah Umrah Terkatung di Mekkah Seret Nama Hj Rismah–Hj Basira Usman

Published

on

KITASULSEL -PAREPARE β€” Kisruh jamaah umrah yang terkatung-katung di Mekkah tanpa kepastian tiket kepulangan memicu desakan agar Kantor Kementerian Haji Parepare bersikap tegas terhadap penyelenggara perjalanan yang dinilai meresahkan jamaah.

Desakan tersebut mencuat seiring munculnya sejumlah keluhan jamaah yang hingga kini belum dipulangkan ke Tanah Air, bahkan harus menambah biaya setiap hari untuk memperpanjang masa inap hotel di Arab Saudi.

Dalam kasus ini, nama Hj Rismah dan Hj Basira Usman kembali menjadi sorotan. Keduanya diduga berperan dalam pengelolaan keberangkatan jamaah, meski tidak memiliki travel resmi dan hanya menggunakan travel milik pihak lain.

Sejumlah pihak menilai, tindakan tegas harus segera diambil agar tidak menimbulkan kesan adanya pembiaran terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi.

β€œDipulangkan ke tanah air itu memang sudah menjadi tanggung jawab travel. Namun efek jera harus tetap diberikan,” ujar H. Narto, keluarga jamaah asal Sidrap yang hingga kini belum juga dipulangkan karena harus terus menambah biaya selama di Mekkah.

Menurutnya, kondisi tersebut merupakan pelanggaran serius yang tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.

β€œIni pelanggaran berat dan tidak boleh dibiarkan. Jamaah sudah dirugikan secara materi dan psikologis,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya menjaga marwah Kemenhaj sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam pengawasan penyelenggaraan ibadah umrah dan haji.

β€œMarwah Kemenhaj saat ini sedang dipertaruhkan. Jangan sampai terkesan melindungi pelanggar aturan yang sudah lama ditetapkan,” lanjutnya.

Kisruh yang melibatkan Hj Rismah dan Hj Basira Usman disebut bukan kali pertama terjadi. Berdasarkan jejak digital yang beredar, keduanya kerap dikaitkan dengan persoalan pelayanan jamaah dalam beberapa pemberangkatan sebelumnya.

Publik pun berharap agar kasus ini ditangani secara serius dan transparan, termasuk menelusuri peran kedua oknum dalam proses pemberangkatan jamaah.

Masyarakat juga diimbau agar lebih berhati-hati dalam memilih penyelenggara perjalanan umrah, dengan memastikan legalitas serta rekam jejak layanan sebelum memutuskan untuk berangkat ke Tanah Suci.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa perlindungan terhadap jamaah harus menjadi prioritas utama, sekaligus menjadi ujian bagi ketegasan pemerintah dalam menegakkan aturan di sektor penyelenggaraan ibadah umrah dan haji.

Continue Reading

Trending