Kemendagri dan BNPP Berikan Bantuan Pembangunan Fasilitas MKC untuk Korban Gempa Cianjur
Kitasulsel, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) memberikan bantuan pembangunan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) dan sanitasi air bersih untuk korban bencana gempa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Pembangunan tersebut telah dikoordinasikan dengan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cianjur, serta kepala desa setempat.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran Kemendagri dan BNPP yang telah sukarela memberi sumbangan untuk korban bencana gempa di Cianjur. Dirinya juga mengarahkan jajaran Kemendagri dan BNPP agar menyerahkan langsung bantuan tersebut pada Rabu (28/12/2022).
“Kami meminta agar setiap perwakilan komponen turut serta dalam pemberian bantuan di Cianjur,” kata Suhajar saat melepas Tim Pemberian Bantuan Bangunan Fisik MCK dan Dukungan Fasilitasi Sanitasi Air Bersih kepada korban bencana gempa bumi Kabupaten Cianjur di Kantor Kemendagri, Rabu (28/12/2022).
Suhajar menyebutkan bantuan yang berhasil dikumpulkan dari tiap komponen Kemendagri sebanyak Rp 579.985.000. Jumlah itu berasal dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah sebesar Rp50 juta, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Rp50.058.000, dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Rp50 juta (di luar sumbangan sebelumnya sebesar Rp400 juta).
Kemudian Ditjen Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Rp50 juta, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Rp36.719.000, BNPP Rp40 juta, Ditjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Rp50 juta, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Rp20 juta, Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Rp35 juta, Sekretariat Jenderal (Setjen) Rp192.708.000, serta Persekutuan Umat Kristiani Kemendagri dan BNPP Rp5.500.000.
“Total sumbangan dari Kemendagri sesungguhnya telah mencapai lebih dari Rp1 miliar karena Rektor IPDN sudah menyampaikan bantuan lebih awal sebesar Rp400 juta, dan Dirjen Adwil sebesar Rp107 juta,” terangnya.
Sumbangan ini akan disalurkan untuk pembangunan dukungan sanitasi air bersih di 10 titik dengan alokasi anggaran per titik sebesar Rp50 juta. Jumlah itu terdiri dari 3 unit bertempat di musala/masjid dan 7 unit di fasilitas umum yang tersebar di 3 desa.
Dalam kesempatan itu, Suhajar juga menyampaikan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian agar penyaluran bantuan dilakukan dengan baik sesuai rencana. Mendagri, kata Suhajar, telah meminta agar Ditjen Bina Keuda dan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri turun ke lapangan untuk mengontrol realisasi bantuan.
“Jangan sampai bantuan tidak tepat sasaran,” tegasnya.
Sebagai informasi, kegiatan pelepasan tim tersebut dihadiri jajaran Kemendagri di antaranya Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda, Kepala BPSDM, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), Sekretaris Ditjen Bina Bangda, Kepala Pusat Penerangan, dan sejumlah pejabat terkait lainnya.
#Puspen Kemendagri#
Daerah
Legislator DPRD Sulsel Muhammad Sadar Gelar Pengawasan di Pangkep, Warga Soroti Jalan Rusak dan Drainase
Kitasulsel–PANGKEP– Anggota Komisi D DPRD Makassar, Muhammad Sadar, menyapa warga Kelurahan Bontokio, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep dalam kegiatan Pengawasan APBD.
Kehadiran Ketua Fraksi NasDem DPRD Sulsel tersebut disambut hangat oleh warga. Warga setempat mengaku sudah lama menantikan kehadiran Muhammad Sadar secara langsung di wilayah mereka.
“Selama ini saya hanya lihat di baliho saja, Pak. Kami sudah lama menunggu kehadiran ta,” ucap salah seorang warga dalam kegiatan tersebut.
Dalam kesempatan itu, warga menyampaikan sejumlah keluhan, terutama terkait kondisi infrastruktur. Salah satu aduan utama adalah jalan rusak parah yang berada di dekat rel kereta api dan masuk wilayah Kelurahan Bontokio.
“Ada jalan rusak parah di sini, Pak, dekat rel kereta api. Itu jalan provinsi. Kami harap segera diperbaiki,” keluh Ibu Ina, warga setempat.
Selain itu, warga juga meminta perhatian terhadap pembangunan drainase di Jalan Poros Pangkep yang dinilai belum maksimal.
Menanggapi aduan tersebut, Muhammad Sadar langsung memberikan respon. Ia menegaskan, selama kewenangan berada di tingkat provinsi, dirinya akan menindaklanjuti dan memperjuangkan aspirasi warga.
“Terkait jalan dekat rel kereta api di Pangkep, itu memang sudah sempat kami bahas dengan pemerintah provinsi. Namun, untuk tahun ini belum ada anggaran perbaikannya,” ungkap Sadar.
Ia pun meminta warga bersabar dan menjelaskan bahwa perbaikan akan diusulkan dalam APBD tahun 2026.
“Tidak bisa serta merta dikerjakan sekarang. Sabarki (bersabarlah). Ini akan kami usulkan untuk dikerjakan pada tahun 2026. Selama itu merupakan kewenangan provinsi, saya akan perjuangkan,” tegasnya.
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics11 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login