Connect with us

Program Lorong Wisata-Ojol Day Bantu Pemkot Makassar Kendalikan Inflasi dan Perbaiki Ekonomi

Published

on

Kitasulsel, Makassar—Program prioritas Pemkot Makassar Lorong Wisata (Longwis) dan Ojol Day membantu mengendalikan inflasi dan memperbaiki ekonomi masyarakat.

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengatakan dampak positif dari adanya Longwis ialah menekan harga pangan sehingga inflasi menjadi terkendali. Begitu pun dengan program Ojol Day yang menghemat konsumsi 1.000 liter BBM.

Ia menjelaskan sebelum covid, pertumbuhan ekonomi Makassar tumbuh 8,79 persen tertinggi di antara kota-kota besar di Indonesia dengan inflasi 2 sampai 3 persen. Sedangkan, selama pandemi terkontraksi menjadi minus 1 sekian persen.

Data terakhir ekonomi Makassar tumbuh 4,47 persen (2021) dan untuk tahun ini sebentar lagi segera dirilis.
Sejauh ini, kata dia, inflasi disebabkan oleh energi juga pangan. Makanya dengan adanya lorong wisata dan masyarakat menanam di lorong-lorong maka sangat membantu.

“Menteri Perdagangan bilang bahwa harga pangan yang terendah di kota-kota besar itu ada di Makassar. Itu kata menteri. Untuk energi, saya buat kebijakan setiap Selasa agar seluruh pegawai Pemkot naik Ojol, jadi hemat 1.000 liter sekaligus memperkuat teman-teman Ojol 26 persen ekonomi mereka,” kata Danny, di sela-sela acara Speak After Lunch ‘Mega Proyek 2023 Menuju Makassar Kota Dunia’ di Studio INews Tv, Jakarta, Selasa, (27/12/2022), kemarin.

Pihaknya optimis bisa tembus 6 persen, apalagi sebelum pandemi PAD Pemkot Makassar mencapai Rp1,3 Triliun dan saat ini sudah melebihi angka itu.

“Artinya, Makassar sudah bangkit dan tahun depan kita targetkan PAD 2023 Rp 2 Triliun,” tekannya.

Danny mengungkapkan sebagai pintu gerbang kawasan timur Indonesia, Makassar bertekad menjadi kota dunia.

Di tangan sang Arsitek, inovasi Longwis dan ojol day memberikan dampak langsung bagi ekonomi masyarakat dan mengendalikan harga pangan di Makassar. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nasional

Pemerintah Matangkan Pengambilalihan KCIC, Menkeu: Tinggal Tunggu Proses Administrasi

Published

on

Kitasulsel–JAKARTAMenteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan proses pengambilalihan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) oleh pemerintah telah diputuskan. Saat ini, pemerintah hanya menuntaskan tahapan administrasi sebelum kebijakan tersebut resmi direalisasikan.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya usai menghadiri kegiatan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu. Menurutnya, keputusan mengenai pengalihan pengelolaan KCIC pada prinsipnya telah rampung dan kini tinggal menunggu penyelesaian administrasi.

“Keputusannya sebenarnya sudah ada. Sekarang tinggal proses administrasi yang sedang berjalan. Begitu urusan Danantara selesai, nanti kami laporkan kembali kepada Presiden,” ujarnya.

Purbaya menjelaskan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pengelolaan KCIC nantinya akan diserahkan dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) kepada Kementerian Keuangan untuk diselesaikan.

Ia menegaskan penyelesaian persoalan KCIC tidak harus menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah, kata dia, telah menyiapkan sejumlah skema pembiayaan alternatif melalui berbagai instrumen dan kendaraan investasi yang dimiliki.

“KCIC saat ini masih berada di Danantara. Nanti akan diserahkan kepada saya sesuai perintah Presiden untuk kami selesaikan. Namun, tidak harus menggunakan APBN karena kami memiliki berbagai instrumen dan vehicle pembiayaan yang bisa digunakan untuk menangani KCIC,” jelasnya.

Meski demikian, Menkeu belum mengungkapkan secara rinci mekanisme penyelesaian yang akan diterapkan. Ia menyebut penjelasan lebih lanjut baru akan disampaikan setelah proses penyerahan pengelolaan KCIC selesai dilakukan.

Purbaya juga membantah isu yang menyebut KCIC akan dikelola dalam bentuk Badan Layanan Umum (BLU). Menurutnya, tidak ada rencana pemerintah untuk mengubah status pengelolaan perusahaan tersebut menjadi BLU.

“Pokoknya diserahkan kepada saya, nanti kami yang menyelesaikannya,” tegas Purbaya.

Pemerintah berharap penyelesaian proses administrasi dapat segera rampung sehingga langkah penataan pengelolaan KCIC dapat dilakukan secara optimal guna mendukung keberlanjutan operasional dan pengembangan layanan kereta cepat di Indonesia.

Continue Reading

Trending