Program Lorong Wisata-Ojol Day Bantu Pemkot Makassar Kendalikan Inflasi dan Perbaiki Ekonomi
Kitasulsel, Makassar—Program prioritas Pemkot Makassar Lorong Wisata (Longwis) dan Ojol Day membantu mengendalikan inflasi dan memperbaiki ekonomi masyarakat.
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengatakan dampak positif dari adanya Longwis ialah menekan harga pangan sehingga inflasi menjadi terkendali. Begitu pun dengan program Ojol Day yang menghemat konsumsi 1.000 liter BBM.
Ia menjelaskan sebelum covid, pertumbuhan ekonomi Makassar tumbuh 8,79 persen tertinggi di antara kota-kota besar di Indonesia dengan inflasi 2 sampai 3 persen. Sedangkan, selama pandemi terkontraksi menjadi minus 1 sekian persen.
Data terakhir ekonomi Makassar tumbuh 4,47 persen (2021) dan untuk tahun ini sebentar lagi segera dirilis.
Sejauh ini, kata dia, inflasi disebabkan oleh energi juga pangan. Makanya dengan adanya lorong wisata dan masyarakat menanam di lorong-lorong maka sangat membantu.
“Menteri Perdagangan bilang bahwa harga pangan yang terendah di kota-kota besar itu ada di Makassar. Itu kata menteri. Untuk energi, saya buat kebijakan setiap Selasa agar seluruh pegawai Pemkot naik Ojol, jadi hemat 1.000 liter sekaligus memperkuat teman-teman Ojol 26 persen ekonomi mereka,” kata Danny, di sela-sela acara Speak After Lunch ‘Mega Proyek 2023 Menuju Makassar Kota Dunia’ di Studio INews Tv, Jakarta, Selasa, (27/12/2022), kemarin.
Pihaknya optimis bisa tembus 6 persen, apalagi sebelum pandemi PAD Pemkot Makassar mencapai Rp1,3 Triliun dan saat ini sudah melebihi angka itu.
“Artinya, Makassar sudah bangkit dan tahun depan kita targetkan PAD 2023 Rp 2 Triliun,” tekannya.
Danny mengungkapkan sebagai pintu gerbang kawasan timur Indonesia, Makassar bertekad menjadi kota dunia.
Di tangan sang Arsitek, inovasi Longwis dan ojol day memberikan dampak langsung bagi ekonomi masyarakat dan mengendalikan harga pangan di Makassar. (*)
Kitasulsel—Luwu Timur – Di tengah polemik kenaikan potongan timbangan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit oleh sejumlah perusahaan, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Bupati H. Irwan Bachri Syam mengeluarkan Surat Edaran Nomor 500.2/203/BUP tentang Pemberlakuan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Mei 2026 di wilayah Kabupaten Luwu Timur.
Surat edaran yang diterbitkan pada 11 Juni 2026 tersebut ditujukan kepada seluruh pimpinan perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Luwu Timur sebagai upaya memberikan kepastian harga dan perlindungan kepada petani sawit.
Dalam surat edaran itu, Bupati Luwu Timur menegaskan agar seluruh Pabrik Kelapa Sawit (PKS) melaksanakan pembelian TBS hasil produksi petani minimal sesuai harga yang telah ditetapkan oleh Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Provinsi Sulawesi Selatan.
Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga secara khusus mengingatkan perusahaan agar dalam pelaksanaan penimbangan TBS tidak menaikkan potongan timbangan yang berpotensi mengurangi pendapatan petani sawit.
“Selanjutnya dalam melakukan penimbangan TBS diharapkan tidak menaikkan potongan timbangan yang berpotensi mengurangi pendapatan petani sawit,” demikian salah satu poin dalam surat edaran tersebut.
Kebijakan Bupati Luwu Timur ini muncul di tengah sorotan terhadap PT Teguh Wira Pratama (TWP) yang sebelumnya dikabarkan menaikkan potongan timbangan TBS dari 2,5 persen menjadi 4,5 persen. Informasi tersebut beredar melalui pesan internal yang menyebutkan adanya penyesuaian potongan dengan alasan kondisi TBS basah dan panjang tandan.
Ketua Koperasi KIM, Mudatsir Musmian, sebelumnya telah menyampaikan keberatannya atas kebijakan tersebut. Menurutnya, kenaikan potongan timbangan sangat berpengaruh terhadap pendapatan petani dan hingga kini belum disertai penjelasan yang transparan mengenai dasar perhitungannya.
Mudatsir menilai terbitnya surat edaran Bupati Luwu Timur menjadi perhatian serius pemerintah terhadap perlindungan petani sawit. Ia berharap seluruh perusahaan dapat mematuhi arahan pemerintah daerah dan mengedepankan prinsip keterbukaan dalam setiap kebijakan yang berdampak langsung pada petani.
Surat edaran tersebut juga menegaskan pentingnya menjaga stabilitas usaha perkebunan kelapa sawit, melindungi kepentingan petani, serta menciptakan hubungan kemitraan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat pekebun.
Dengan terbitnya surat edaran ini, para petani berharap polemik terkait kenaikan potongan timbangan TBS dapat segera mendapatkan kejelasan. Pemerintah daerah pun didorong untuk melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan di lapangan agar tujuan perlindungan petani sebagaimana tertuang dalam surat edaran dapat terlaksana secara efektif.
Langkah Bupati Luwu Timur tersebut dinilai menjadi sinyal kuat bahwa peningkatan harga TBS yang telah ditetapkan pemerintah tidak boleh tergerus oleh kebijakan potongan timbangan yang justru berpotensi mengurangi hak dan pendapatan petani sawit di daerah.
-
Nasional12 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login